Pekanbaru (PWMRIAU.OR.ID) — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Riau menerima kunjungan Majelis Tinggi dan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh di Kantor PWM Riau, Kamis (20/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus pertukaran pengalaman mengenai nilai-nilai adat, kehidupan keislaman, pemberdayaan masyarakat, persoalan hutan adat, serta berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Rombongan Lembaga Wali Nanggroe Aceh disambut langsung oleh Ketua PWM Riau Dr. Hendri Sayuti, M.Ag., bersama Anggota PWM Riau lainnya, di antaranya Dr. Agus Mandar, Prof. Afrizal, Dr. Imron Rosyadi, dan Drs. H. Syafri Yoes.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Abd. Malik Musa, S.H., M.Hum., yang sebelumnya telah menginformasikan rencana kedatangan rombongan ke Riau. Kehadirannya sekaligus menjadi kesempatan untuk menyempatkan diri berkunjung dan bersilaturahmi ke Kantor PWM Riau.
Ketua PWM Riau, Dr. Hendri Sayuti, M.Ag., menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan Majelis Tinggi dan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh ke PWM Riau.
“Kami menyambut baik kunjungan Majelis Tinggi dan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau. Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk mempererat silaturahmi, bertukar pengalaman, serta memperkuat hubungan antara Riau dan Aceh,” ujar Hendri Sayuti.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua PWM Aceh, Abd. Malik Musa, S.H., M.Hum., yang telah menginformasikan kedatangan rombongan dan menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Kantor PWM Riau.
Menurut Hendri, perkembangan Islam di Riau tidak terlepas dari perjalanan panjang dan sinergi berbagai kekuatan masyarakat, mulai dari kerajaan Islam Melayu, ulama, pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam.
“Perkembangan Islam di Riau merupakan hasil sinergi antara kerajaan Islam Melayu, ulama, pesantren, dan berbagai organisasi Islam. Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, MUI, dan organisasi Islam lainnya telah memberikan kontribusi besar dalam membangun pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, serta menjaga harmoni kehidupan beragama,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan berbagai organisasi Islam tersebut menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat identitas keislaman dan kemelayuan Riau.
“Karena itu, keberadaan ormas Islam merupakan bagian penting dari perjalanan Riau. Sinergi antara ulama, pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk menjaga nilai-nilai keislaman, kemelayuan, serta harmoni sosial,” tambahnya.
Membahas Persoalan Hutan Adat dan Masyarakat
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga berkembang pada persoalan hutan adat dan keberadaan masyarakat adat, terutama bagaimana nilai-nilai adat dapat tetap hidup dan memperoleh ruang dalam tata kelola pembangunan daerah.
Persoalan hutan adat dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan aspek penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan, tetapi juga menyangkut hak dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, nilai budaya, serta kepastian hukum.
PWM Riau dan rombongan Lembaga Wali Nanggroe Aceh melihat bahwa pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat yang telah lama hidup serta bergantung pada kawasan adat.
Pengalaman Riau dan Aceh dalam menghadapi persoalan tersebut dinilai memiliki banyak titik temu untuk saling dipelajari. Aceh memiliki kekhususan dalam pengakuan terhadap nilai adat dan keislaman, sementara Riau memiliki sejarah panjang masyarakat Melayu dengan tradisi adat yang kuat serta kekayaan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Pembahasan juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya agar persoalan hutan adat tidak berkembang menjadi konflik sosial maupun persoalan lingkungan.
Nilai adat dan kearifan lokal, menurut peserta pertemuan, dapat menjadi modal sosial dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam diharapkan tidak mengabaikan pengetahuan lokal serta hak-hak masyarakat adat.
Sementara itu, Ketua Majelis Fatwa Wali Nanggroe Aceh, Ir. H. Muhammad Isa Musa, menyampaikan bahwa kunjungan ke Riau merupakan bagian dari upaya menggali pengalaman dan informasi yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Aceh.
Menurutnya, berbagai informasi dan pengalaman yang diperoleh dalam audiensi diharapkan dapat menjadi masukan bagi Aceh dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam.
Ia juga menilai pengalaman Riau dalam menjaga nilai-nilai adat serta mengakomodasinya dalam tata kelola pemerintahan dapat menjadi referensi bagi Aceh. Terlebih, dinamika pembangunan daerah kerap bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat, sumber daya alam, dan aspek lingkungan.
“Pengalaman Riau tentu menjadi sesuatu yang penting untuk kami pelajari. Banyak hal yang dapat menjadi referensi bagi Aceh, terutama bagaimana nilai adat, kepentingan masyarakat, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara harmonis,” ujar Muhammad Isa Musa.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain memperkuat silaturahmi, audiensi juga menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai peran organisasi Islam, nilai adat dan budaya, pendidikan, dakwah, hutan adat, lingkungan, serta kontribusi masyarakat sipil dalam pembangunan daerah.
Pertemuan PWM Riau dan Lembaga Wali Nanggroe Aceh diharapkan dapat menjadi awal bagi terbangunnya komunikasi dan sinergi yang lebih erat antara Riau dan Aceh, khususnya dalam penguatan kehidupan keumatan, pelestarian nilai adat dan budaya, perlindungan masyarakat adat dan lingkungan, serta pembangunan masyarakat yang berkemajuan.
